Beli Pulsa dan Token Listrik Kena Pajak Mulai 1 Februari

Menkeu Sri Mulyani.(foto/ist)

SURYASOLO.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan Pajak Penjualan Nilai (PPN) atas pembelian pulsa dan kartu perdana.

Pungutan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Dalam Pasal 13 ayat 1 beleid yang diteken Sri Mulyani pada 22 Januari 2021 lalu tersebut besaran pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPn 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.

Baca: Pawang Beraksi, Buaya 3 Meter yang Kerap Serang Warga Akhirnya Masuk Jeratan

Baca: Survei Terkini 50 Persen Pilot Maskapai Penerbangan di Seluruh Dunia Nganggur

Baca: XL Axiata Pamerkan Aplikasi Laut Nusantara, Bisa Deteksi Jenis Ikan Ekonomi Tinggi yang Sulit Diangkap

Adapun dalam Pasal 13 ayat 2 disebutkan dasar pengenaan pajak adalah harga jual yang besarannya sama dengan nilai pembayaran yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi.

Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Februari 2021 ini. Sri Mulyani dalam pertimbangan PMK tersebut menyatakan kebijakan tersebut dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Selain itu, beleid itu juga diterbitkan untuk menyederhanakan administrasi.

“Dan mekanisme pemungutan PPn atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa,” katanya seperti dikutip dari beleid itu, Jumat (29/1).