Insentif Pajak Bagi Dunia Usaha Capai Rp 123 Triliun, Ini Bentuknya

Ilustrasi perpajakan dunia usaha.(suryasolo.com/ist)

JAKARTA, SURYASOLO.COMĀ  – Pemerintah memberikan insentif pajak bagi dunia usaha mencapai Rp123,01 triliun di masa pandemi Covid-19.

Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, Selasa (9/6/2020), dijelaskan bahwa insentif pajak ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga sisi supply (penawaran) agar kegiatan dunia usaha tidak terhenti akibat Covid-19.

Insentif pajak diberikan untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pembatasan sosial menghindari penularan Covid-19.

Kemenkeu mengungkapkan bahwa bahwa total insentif perpajakan yang disiapkan pemerintah untuk dunia usaha adalah sebesar Rp123,01 triliun.

Anggaran tersebut mencakup insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP), tambahan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP sebesar Rp14 triliun serta cadangan dan stimulus lainnya sebesar Rp26 triliun.

Contoh sektor-sektor yang terkoreksi dalam akibat pembatasan sosial COVID-19 pada kuartal 1 (Q1) tahun 2020 adalah manufaktur 2,1%, perdagangan 1,6% dan transportasi 1,3%.

“Sektor manufaktur sangat dalam (terkoreksi) 2,1%, biasanya (tumbuh) 4% (tahun 2019),” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu pada konferensi pers virtual Tanya BKF tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Isu Fiskal Lainnya, Rabu lalu di Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa perdagangan terpukul, baik besar maupun retail. Penjualnya harus tutup, di sisi lain, pembelinya pun banyak yang mengurangi pembeliannya karena tidak keluar.

“Di rumah, dia belanjanya jauh lebih sedikit. Orang cuma beli sembakonya saja, barang-barang yang lain tidak banyak dibutuhkan saat ini. Banyak yang berjaga-jaga, tidak spend terlalu banyak. Transportasi jelas, karena mobilitas,” papar Febrio.

Bentuk insentif pajak